Demi memperbaiki tatanan negara yang lebih baik serta menerbitkan banyak sekali kebijakan higienis dan anti korupsi. Pemerintah menerbitkan hukum seputar penghargaan atau reward untuk para Pelapor Korupsi yang melaporkan setiap kasus baik secara eksplisit maupun secara langsung. Besaran imbalan yang diberikan pemerintah ini menyentuh angka Rp 200 juta. Sebuah angka yang besar bukan?
Nantinya pelapor korupsi akan mendapat 0,2 persen dari total kerugian yang diderita oleh negara. Sedangkan imbalan maksimumnya yakni sebesar Rp 200 juta. Kebijakan imbalan bagi whistleblower bergotong-royong sudah diaplikasikan di banyak sekali negara, salah satunya Amerika Serikat. Negeri Paman Sam mematok imbalan mulai dari 10 persen-30 persen dari total kerugian. Sementara di Benua Afrika, ada Nigeria yang mematok imbalan 5 persen.
Kebijakan gres ini ialah untuk memastikan bahwa pemerintah akan benar-benar memperhatikan dan melindungi para pelapor yang memang mempunyai hak untuk menyuarakan kejujurannya. Namun, banyak sekali hambatan lainnya tentu perlu difikirkan. Namun ini telah menjadi langkah yang mahir dari pemerintah dalam upaya pencegahan aktivitas korupsi di Indonesia.
 |
| Pelapor Korupsi |
Kebijakan gres ini ialah untuk memastikan bahwa pemerintah akan benar-benar memperhatikan dan melindungi para pelapor yang memang mempunyai hak untuk menyuarakan kejujurannya. Namun, banyak sekali hambatan lainnya tentu perlu difikirkan. Namun ini telah menjadi langkah yang mahir dari pemerintah dalam upaya pencegahan aktivitas korupsi di Indonesia.